Surabaya – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bersama Semen Indonesia Group (SIG) di Shangrilla Hotel Surabaya, Kamis (16/10/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra.
Menteri Ara menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, kontraktor, pengembang, dan toko bangunan untuk mempercepat penyaluran KUR sektor perumahan.
“Saya yakin akhir Desember nanti Jawa Timur bisa jadi nomor dua terbesar serapan rumah subsidi secara nasional. Ini semua bisa berhasil kalau kita saling percaya, bank, kontraktor, developer, dan toko bangunan. Saya juga Terima kasih atas dukungan Pak Menko, Pak Mendagri. Terima kasih juga untuk SIG yang mendukung penuh ekosistem ini,” ujar Ara.
Menteri Ara juga menyampaikan rencananya bersama Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya untuk segera membangun hunian vertikal di Kota Surabaya. “Mudah-mudahan di Surabaya kita juga bisa bangun rumah subsidi dalam bentuk vertikal berupa rusun, karena di Surabaya ini tanahnya sudah mahal, jadi kita mau kerja sama nanti bagaimana skema pembiayaan, skema lahan, teknis dan legalnya,” kata Menteri Ara.
Menko Infrastruktur AHY mengapresiasi semangat dan pendekatan interaktif yang dibangun oleh Menteri PKP dalam menghadirkan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan. “Saya mendukung penuh langkah Pak Menteri Ara. Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan kebijakan ini benar-benar pro rakyat, menghadirkan perumahan yang terjangkau dan mudah diakses,” ujarnya. AHY juga menekankan pentingnya sinkronisasi tata ruang bersama Kementerian ATR/BPN agar pembangunan perumahan berjalan bijaksana dan berkelanjutan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memuji kemampuan Menteri PKP dalam membangun jejaring dan menghadirkan terobosan baru di sektor perumahan. “Pak Ara ini memanfaatkan jejaringnya untuk mempercepat program perumahan rakyat. Kolaborasi seperti ini harus terus dijaga,” ucapnya. Gubernur Khofifah juga menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah nyata mempercepat akses pembiayaan perumahan di Jawa Timur. (Jay)
Penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu tantangan utama pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Di tengah pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, dan tekanan harga tanah di kota-kota besar, program perumahan bersubsidi memegang peran strategis dalam mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat langkah untuk menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penyerapan rumah subsidi terbesar kedua secara nasional. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk mempercepat akses rumah layak bagi warga Jatim, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi lokal melalui industri properti, UMKM bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi.
Artikel ini akan mengulas secara mendalam: latar belakang dan urgensi program, kebijakan dan strategi yang diterapkan Menteri PKP, tantangan di Jawa Timur, capaian dan prospek ke depan, serta rekomendasi agar target tersebut dapat diwujudkan dengan sukses.
Latar Belakang: Rumah Subsidi, Backlog, dan Kebutuhan Perumahan
Kebutuhan Rumah Layak untuk MBR
Banyak keluarga masyarakat yang termasuk kategori MBR belum memiliki rumah sendiri atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. Menurut data pemerintah, di beberapa daerah Jawa Timur masih terdapat jutaan rumah tangga yang belum memiliki rumah layak atau rumah mereka memerlukan renovasi signifikan.
Kebutuhan ini makin diperkuat oleh pertumbuhan populasi, migrasi ke kota, dan tekanan harga lahan serta bahan bangunan. Jika dibiarkan, kesenjangan perumahan akan berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.
Definisi Rumah Subsidi dan Skema Pembiayaannya
Rumah subsidi di Indonesia umumnya menggunakan skema seperti KPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan dorongan mekanisme pembiayaan baru seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Beberapa poin penting terkait skema subsidi:
- Uang muka rendah atau sangat ringan (misalnya 1 %) agar beban awal bisa dijangkau.
- Suku bunga tetap yang relatif rendah (misalnya 5 %) untuk durasi kredit tertentu.
- Tenor panjang agar cicilan bulanan tidak terlalu memberatkan.
- Kelayakan kredit dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon pembeli.
- Pemerintah memastikan peran bank, developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan untuk bersinergi dalam ekosistem perumahan.
Pemerintah juga mendorong agar pemerintah daerah mempermudah izin, mengalokasikan lahan, dan memberlakukan kebijakan yang mendukung penyediaan rumah subsidi secara efisien.
Program 3 Juta Rumah sebagai Landasan Kebijakan
Salah satu kerangka besar kebijakan perumahan pemerintah adalah program “3 Juta Rumah” yang sejalan dengan paket ekonomi nasional. Program ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, sekaligus menyerap tenaga kerja dan menggerakkan industri bahan bangunan serta konstruksi. Kementerian Perumahan+1
Skema ini menekankan bahwa rumah subsidi bukan saja soal bangunan, tetapi juga soal ekosistem pembiayaan, perizinan, dan kolaborasi lintas sektor.
Inisiatif Menteri PKP: Dorong Jawa Timur Sebagai Provinsi Penyerapan Subsidi
Komitmen dan Pernyataan Publik
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyuarakan dorongan kuat agar Jawa Timur menjadi provinsi dengan penyerapan rumah subsidi terbesar kedua di Indonesia. Dalam acara Sosialisasi KUR Perumahan di Surabaya (16 Oktober 2025), Menteri Ara menyebut bahwa dengan kolaborasi yang baik antar sektor — pemerintah daerah, perbankan, pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan — Jawa Timur berpotensi mencapai posisi tersebut. Kementerian Perumahan
Ara juga mengungkap target agar Jawa Timur menyerap Rp 20 triliun KUR Perumahan dari skema KUR yang dialokasikan nasional sebesar Rp 130 triliun, yang berarti sekitar 15 % target nasional. ANTARA News
Selain itu, Menteri PKP menyebut bahwa untuk Jawa Timur akan dibangun sekitar 14.000 unit rumah subsidi sebagai bagian dari upaya percepatan penyerapan di provinsi ini. detikcom
Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan
Kementerian PKP tidak berjalan sendiri. Menteri Ara melakukan berbagai dialog dan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, wali kota, serta pemangku kepentingan lokal untuk memperkuat dukungan kebijakan dan percepatan implementasi. Kementerian Perumahan+3Kementerian Perumahan+3Kementerian Perumahan+3
Contohnya:
- Di Pasuruan, Menteri PKP memberikan kuota 5.000 unit rumah subsidi tahun 2026 sebagai dukungan terhadap keseriusan daerah dalam menyediakan lahan dan memperlancar perizinan. Kementerian Perumahan
- Dalam pertemuan dengan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil, disepakati pembangunan rumah subsidi untuk buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 20.000 unit di Jawa Timur. ANTARA News+2Malang Hits+2
- Permintaan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memudahkan perizinan seperti gratis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan membuat kebijakan daerah yang mendukung perumahan MBR. Antara News Jawa Timur
Dengan demikian, strategi Menteri PKP menekankan bahwa pencapaian penyerapan subsidi di Jawa Timur memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta dukungan kebijakan lokal yang kondusif.
Inovasi Kebijakan: KUR Perumahan sebagai Instrumen Baru
Salah satu lompatan kebijakan yang dicanangkan adalah KUR Perumahan — yaitu skema kredit usaha rakyat ditujukan bagi sektor perumahan, baik untuk pengembang UMKM, toko bahan bangunan, kontraktor skala kecil-menengah, hingga calon pembeli rumah subsidi. Kementerian Perumahan+1
Skema KUR Perumahan memiliki karakteristik:
- Plafon besar yang memungkinkan pelaku di sektor properti mendapatkan akses modal.
- Suku bunga tetap dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan kredit komersial konvensional.
- Harapan agar ekosistem perumahan semakin inklusif: dari pasokan bahan bangunan, tenaga kerja, kredit konsumen, hingga developer lokal.
Targetnya adalah agar Jawa Timur menyerap 15 % dari total alokasi KUR Perumahan nasional, yang setara dengan Rp 20 triliun, sekaligus mendorong tingginya penyerapan rumah subsidi.
Tantangan Khusus dan Isu di Jawa Timur
Meskipun potensi Jawa Timur sangat besar (karena jumlah penduduk yang besar, dukungan asosiasi developer, dan kebutuhan perumahan yang tinggi), realisasinya tidak tanpa hambatan. Berikut sejumlah tantangan yang harus diatasi:
Realisasi Penyerapan yang Masih Rendah
Hingga saat ini, realisasi rumah subsidi di Jawa Timur masih berada di kisaran beberapa ribuan unit. Menurut data yang dikutip oleh ANTARA, Jawa Timur baru merealisasikan sekitar 13.228 unit rumah subsidi, sehingga berada di peringkat keempat nasional. Antara News Jawa Timur+1
Angka ini masih jauh dari potensi besar yang dimiliki Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk tinggi dan kebutuhan perumahan yang luas.
Regulasi Daerah dan Perizinan
Salah satu hambatan utama adalah regulasi daerah (kebijakan lokal) dan proses perizinan di tingkat kabupaten/kota yang seringkali berbelit atau tidak disinkronkan dengan kebijakan nasional. Menteri PKP mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang memudahkan, seperti menghapus BPHTB atau mempermudah PBG. Antara News Jawa Timur
Jika regulasi daerah lambat berubah atau tidak mendukung, proses pembangunan rumah subsidi bisa tertahan oleh birokrasi lokal.
Keterbatasan Lahan dan Harga Tanah
Di banyak kota di Jawa Timur, terutama Surabaya dan daerah perkotaan, harga tanah sudah tinggi dan ketersediaan lahan luas makin terbatas. Oleh karena itu, Menteri PKP dan Pemprov Jatim sudah mulai mendiskusikan kemungkinan pembangunan rumah subsidi dalam bentuk vertikal, misalnya rusun, agar lahan bisa digunakan efisien. Kementerian Perumahan
Konversi lahan, zonasi penggunaan lahan, dan persuasi pemilik lahan menjadi faktor penting agar proyek subsidi dapat berkelanjutan.
Kelayakan Hunian vs Keterjangkauan
Terdapat isu bahwa bila rumah subsidi terlalu “minimalis,” kualitas hunian bisa dipertanyakan. Pengembang dan asosiasi perumahan menyoroti bahwa ukuran minimum rumah subsidi — baik luas tanah maupun luas bangunan — tidak boleh terlalu kecil agar tetap layak dihuni. (Misalnya, rencana baru memperkecil batas minimal luas rumah subsidi menjadi 25 m² tanah dan 18 m² bangunan menjadi perhatian, meski belum diimplementasikan. ) Reddit+1
Jika rumah terlalu kecil, meskipun terjangkau, mungkin tidak memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan masa pakai jangka panjang.
Kesiapan Ekosistem: Developer, Kontraktor, Bahan Bangunan, dan SDM
Untuk menyerap skema subsidi besar, harus ada kesiapan dari banyak elemen:
- Developer lokal dan kontraktor skala menengah harus memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek skala besar.
- Pasokan bahan bangunan lokal (semen, batu bata, keramik, cat, dsb.) harus cukup dan distribusinya lancar agar harga tetap terjangkau.
- Tenaga kerja terampil (tukang, teknisi, supervisi) harus tersedia agar proyek berjalan lancar.
- Perbankan lokal juga wajib memperkuat kapasitas pembiayaan dan underwriting untuk mendukung FLPP atau KUR Perumahan.
Jika salah satu komponen lemah, maka “bottle neck” bisa muncul dan menghambat penyerapan subsidi.
Capaian dan Indikator Keberhasilan
Untuk menilai sejauh mana program ini berhasil, perlu diperhatikan beberapa indikator utama:
1. Jumlah Rumah Subsidi yang Direalisasikan
Salah satu tolok ukur paling langsung adalah berapa unit rumah subsidi yang berhasil dibangun dan disalurkan kepada masyarakat di Jawa Timur dibandingkan target nasional.
Contohnya, Menteri PKP menyebut target 14.000 unit di Jatim sebagai bagian dari upaya percepatan. detikcom
Dan di Pasuruan, sudah dialokasikan 5.000 unit untuk tahun depan. Kementerian Perumahan
Data historis menunjukkan Jatim baru mencapai sekitar 13.228 unit realisasi subsidi. Antara News Jawa Timur
Jika dalam satu tahun ke depan realisasi melonjak signifikan mendekati target atau melampauinya, itu akan menjadi sinyal keberhasilan.
2. Tingkat Penyerapan KUR Perumahan
Seberapa besar alokasi KUR Perumahan yang diserap oleh Jawa Timur. Target seperti Rp 20 triliun menjadi indikator ambisius. ANTARA News
Jika penyerapan mendekati atau melampaui target tersebut, maka ekosistem perumahan di Jatim mulai berjalan efektif.
3. Keterlibatan Pemerintah Daerah
Indeks kemudahan perizinan perumahan, kebijakan daerah yang mendukung (penghapusan BPHTB, kemudahan PBG), alokasi lahan pemerintah provinsi/kabupaten kota untuk rumah subsidi, dan kecepatan izin pembangunan menjadi indikator penting yang mencerminkan kesiapan daerah menyokong program.
4. Kualitas Hunian dan Kepuasan Penghuni
Tidak hanya jumlah unit, tetapi juga kualitas. Apakah rumah yang dibangun memenuhi standar minimal kenyamanan, kesehatan, ventilasi, akses infrastruktur (air, listrik, jalan), serta kepuasan masyarakat penghuni menjadi tolok ukur penting.
5. Dampak Ekonomi Lokal dan Penyerapan Tenaga Kerja
Proyek rumah subsidi memiliki efek berlipat: menyerap tenaga kerja lokal (tukang, supir, teknisi), menggerakkan usaha bahan bangunan, dan memutar roda ekonomi lokal. Satu rumah subsidi bisa memicu aktivitas usaha kecil di sekitarnya. Menteri PKP pernah menyebut bahwa satu proyek rumah bisa menyerap setidaknya 5 tenaga kerja langsung. detikcom+1
Jika dampak ekonomi lokal terasa nyata — peningkatan lapangan pekerjaan, UMKM di sektor bahan bangunan tumbuh — itu menjadi indikasi bahwa program tidak hanya bersifat simbolis.
Strategi Akselerasi agar Target Terwujud
Berikut rekomendasi strategi konkret agar Jawa Timur dapat benar-benar menjadi provinsi kedua tertinggi penyerapan subsidi rumah:
1. Pemetaan Prioritas dan Zonasi Lahan Terpadu
- Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bersama pusat perlu membuat peta kebutuhan rumah subsidi berdasarkan kecamatan, lalu menyediakan lahan milik pemerintah untuk proyek perumahan subsidi.
- Zonasi lahan untuk perumahan harus diintegrasikan dalam RTRW agar proyek perumahan subsidi tidak berkonflik dengan peruntukan lahan lain.
- Di daerah perkotaan dengan keterbatasan lahan, perlu didorong model hunian vertikal (rusun), agar lahan digunakan secara efisien. Menteri PKP sendiri menyebut rencana rumah vertikal di Surabaya. Kementerian Perumahan
2. Percepatan Kebijakan dan Regulasi Daerah
- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera mengeluarkan regulasi lokal yang mendukung (misalnya menghapus atau meringankan BPHTB untuk rumah subsidi, mempermudah PBG, mempercepat proses perizinan).
- Prosedur perizinan satu pintu (PTSP) harus dipadukan agar pengembang dan masyarakat tidak dikhambat birokrasi.
- Penerapan kebijakan “izin cepat” untuk proyek perumahan subsidi menjadi insentif agar pengembang tertarik.
- Pemda bisa menjalin kontrak insentif atau kemitraan dengan developer agar mereka mau melakukan pembangunan subsidi.
3. Sinergi dan Kolaborasi Ekosistem
- Perbankan nasional, terutama bank daerah, harus diberdayakan agar dapat mengacu dan memfasilitasi program FLPP dan KUR Perumahan di Jawa Timur.
- Asosiasi Developer, REI Jatim, kontraktor lokal, dan toko bahan bangunan harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi, agar keselarasan suplai dan permintaan terjadi.
- Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan teknis dan dana tambahan untuk daerah yang masih punya hambatan institusional agar tidak tertinggal.
4. Sosialisasi Masif dan Edukasi Masyarakat
- Banyak masyarakat belum memahami cara mendapatkan rumah subsidi, persyaratan, dan alur pengajuan. Kementerian PKP dan Pemprov Jatim perlu melaksanakan sosialisasi intensif ke kecamatan, desa, dan kota.
- Pemanfaatan aplikasi digital (misalnya sistem KPR subsidi, aplikasi pendaftaran) untuk mempermudah akses informasi dan pendaftaran.
- Edukasi mengenai pentingnya proper pengelolaan kredit, komitmen membayar cicilan, dan kualitas hunian agar bangunan tidak mudah rusak.
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu
- Buat sistem pemantauan real-time yang memantau progres pembangunan rumah subsidi di setiap kabupaten/kota.
- Audit teknis reguler untuk memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kenyamanan.
- Mekanisme “reward & sanction” bagi pemda atau developer: yang cepat dan baik bisa mendapatkan tambahan kuota, sedangkan yang melambat atau lalai bisa dikenakan penalti.
6. Skema Keuangan Inovatif dan Bantuan Insentif
- Pemerintah pusat atau provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk subsidi suku bunga, garansi kredit, atau dukungan dana jembatan agar pengembang tidak terbebani modal besar di awal.
- Model kemitraan swasta-publik (PPP) dalam proyek rumah subsidi bisa diterapkan, agar peran swasta turut signifikan.
- Dorongan agar CSR perusahaan dialokasikan ke renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) atau pembangunan rumah subsidi di kawasan tertentu (“berbaginomics”) sesuai arahan Menteri PKP. Kementerian Perumahan
Prospek dan Harapan
Jika langkah-langkah di atas dijalankan konsisten dan bersinergi, peluang Jawa Timur menjadi provinsi kedua terbesar penyerapan rumah subsidi sangat terbuka. Berikut beberapa prospek dan harapan:
- Terjadinya lompatan signifikan dalam jumlah rumah subsidi yang direalisasikan tiap tahun, mendekati target nasional.
- KUR Perumahan yang terserap besar di Jatim akan memperkuat kapabilitas UMKM bahan bangunan dan developer lokal.
- Efek multiplier ekonomi yang nyata: penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya usaha lokal di sekitar proyek, dan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
- Berkurangnya backlog perumahan di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal, sehingga mengurangi kesenjangan sosial.
- Jawa Timur menjadi model provinsi yang sukses dalam menyinergikan kebijakan nasional dan lokal dalam sektor perumahan, sehingga bisa diikuti oleh provinsi lain.
Penutup
Dorongan Menteri PKP untuk menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penyerapan rumah subsidi terbesar kedua nasional adalah inisiatif ambisius yang membutuhkan komitmen tinggi dari semua pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, pengembang, kontraktor, dan masyarakat.
Untuk mewujudkannya, strategi tidak bisa hanya berbasis wacana; harus langkah nyata berupa penyediaan lahan, perubahan regulasi lokal, percepatan perizinan, sinergi ekosistem, serta pengawasan ketat terhadap kualitas.
Jika sinergi ini terus dijaga dan hambatan-hambatan lokal diatasi, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang Jawa Timur menjadi salah satu pusat pertumbuhan perumahan bersubsidi nasional — membawa manfaat konkret bagi jutaan masyarakat yang masih membutuhkan rumah layak.
